Fuad Landjar
Fuad Landjar

Tak Libatkan DPRD, Fuad Minta TAPD Tunda Penandatangan NPHD Pilkada

POSTotabuan.com,BOLTIM-Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fuad Landjar, meminta pemerintah daerah menunda penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Boltim tahun 2020.

Pasalnya, menurut Fuad, pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Boltim dengan tiga lembaga terkait yakni KPU, Bawaslu Boltim dengan pihak Kepolisian tidak melibatkan anggota legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

Fuad menduga, ada tindakan sepihak dan tidak menghargai lembaga DPRD yang melekat pengawasan anggaran.

“Kok tiba-tiba saja sudah ada kesepakatan antara TAPD dan ketiga lembaga dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Harusnya kami dari DPRD Boltim dilibatkan, tidak sepihak menyepakati anggaran untuk NPHD, “ ujarnya, kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

Fuad mengatakan, bahwa jelas DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga tidak masuk akal sebagai lembaga pengawas mengawasi anggaran yang tidak tahu ujung pangkalnya.

Meski demikian Ketua DPRD Boltim ini juga menyadari bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) Boltim belum terbentuk hingga saat ini. Namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boltim untuk sementara melekat pada pimpinan dewan.

Selain itu, kata dia bahwa secara harfiah anggota legislatif Boltim itu sudah ada sejak dilantik 16 September lalu. Maka Tupoksi mereka sudah melekat juga.

“Jadi saya mewakili teman-teman di DPRD Boltim meminta jajaran pemerintah daerah Boltim untuk menunda penandatanganan NPHD, hingga kami turut serta dalam pembahasan anggaran, “ kata Fuad.

Bahkan dia mengatakan, DPRD Boltim yang baru dilantik, juga memiliki tanggungjawab politik kepada para mahasiswa yang saat pelantikan melaksanakan aksi damai di gedung DPRD Boltim. Mereka meminta anggaran untuk asrama mahasiswa paten, sementara puluhan miliar untuk pilkada diloloskan tanpa ada pembahasan dengan legislator Boltim.

“Jangan sampai ada indikasi mempolitisir anggaran, dan ini untuk kepentingan pilkada nanti. Oknum-oknum berkepentingan bisa dari pejabat pemda, penyelenggara pemilu atau siapa saja. Jadi kami harus mencegah hal-hal yang merugikan rakyat, dengan kesepakatan sepihak, “ tukasnya.

Diketahui, TAPD Boltim sudah menyepakati anggaran pilkada Boltim untuk KPU 16,6 miliar, Bawaslu 4 miliar dan Polres 3 miliar, totalnya 23,6 miliar.

riel

 

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*