Rancangan KPU Anggaran Pilkada Boltim 30,9 M Untuk 23 item Pembiayaan

POSTotabuan,BOLTIM-Pelaksanaan pemelihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dipastikan akan dimulai pada 30 Sepetember 2019.

Namun, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) salah satu daerah yang akan melakasanakan pilkada yakni, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, belum ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim dengan Pemkab Boltim. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran KPU Boltim selaku penyelenggara pilkada.

Sekertaris KPU Boltim Arfan Palima mengatakan, pada rapat sebelumnya antara KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Boltim, KPU telah memaparkan standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boltim, total anggarannya sebesar Rp30,9 miliar. Dan pada saat itu pihak TAPD mematok angka13 miliar untuk alokasi anggaran KPU Boltim. Setelah itu KPU, membahas ulang dalam rapat pleno KPU, dimana Rp13 miliar yang di tawarkan TAPD tidak bisa mencukupi kebutuhan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diharapkan oleh KPU Boltim.

Menurutnya, jika ingin mensionalisasikan anggaran sebuah pemilu maka ada pembanding yang paling dekat yaitu pemilihan legislatif (Pileg) yang baru saja menghasilkan 20 kursi DPRD Boltim itu anggarannya Rp28,7 miliar,  dan itu bersumber dari APBN bukan APBD Boltim. Itupun kata Arfan, KPU Boltim tidak mencetak surat suara, tidak memeriksa kesehatan calon, dan tidak mengadakan formulir dan sampul karena sudah di adakan oleh KPU RI, termasuk kotak suara bilik suara dan lain-lain. Apalagi untuk pilkada, ada komponen belanja yang tidak terdapat pada Pileg seperti debat calon yang wajib dilaksanakan oleh KPU sebanyak tiga kali.

“Jadi untuk penyusunan anggaran KPU miliki pedoman regulasi yang ditentukan baik dari kementerian dalam negeri, kementerian keuangan maupun regulasi di KPU sendiri, dan KPU Boltim sudah beberapa kali mengikuti bimtek dan rakor tentang penyusunan rencana kegiatan pilkada tahun 2020. Tentu saja banyak perkembangan aturan yang agak berbeda dengan penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Sehingga jika tidak sesuai dengagn perencanaan yang baik, ya bisa mempengaruhi kualitas pelaksanaan pesta demokrasi. KPU banyak disorot tentu saja sorotan itu menjadi dasar kami untuk merencanakan ha-hal yang di harapkan oleh masyarakat, “ jelasnya, kepada POSTotabuan.com, Kamis (19/9/2019).

Lanjut Arfan, KPU pun siap paparkan ke publik apa saja komponen belanja dan besarannya untuk semua tahapan mulai dari awal sampai dengan akhir.

“Rencana Kerja Anggaran (RKA) kami akan umumkan di publik sebagai wujud transparansi penganggaran di KPU Boltim karena itu bukan dokumen rahasia, jadi kami siap paparkan dan umumkan, “ katanya.

Ketua KPU Boltim Jamal Rahman juga mengatakan hal yang sama, kata dia KPU merancang anggaran pilkada berdasarkan regulasi bukan keinginan.

“Dalam rancangan kami anggaran pilkada Boltim Rp30,9 miliar, angggaran itu untuk 23 item pembiayaan. Dan besaran biaya disesuaikan dengan standar satuan harga daerah, “ jelasnya.

“KPU berharap, pada pembahasan selanjutnya hari Jumat depan, tanggal 27 September, antara KPU dengan TAPD mendapatkan kesepakatan berasama sehingga anggaran pilkada bisa sesuai dengan usulan yang tercantum dalam 23 item pembiayaan untuk tahapan pilkada, “ kata Jamal.

rhul

 

 

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*