Pemekaran Kecamatan Buyat Masih Terganjal Aturan

POSTotabuan.com, BOLTIM-Pemekaran Kecamatan Buyat, di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masih terganjal aturan. Pasalnya, Buyat Bersatu saat ini hanya memiliki tujuh desa, sedangkan dalam aturan yang ada, pemekaran kecamatan minimal memiliki sepuluh desa.

Bupati Sehan Landjar saat kunjungan kerja (kunker) dengan masyarakat Buyat Bersatu, mengatakan untuk  Kecamatan Buyat belum bisa disetujui oleh pemerintah pusat dikarenakan hanya tujuh desa, sedangkan dalam aturan untuk daerah yang memekarkan kecamatan harus sepuluh desa. “Ini yang tidak bisa kami penuhi, makanya Buyat belum jadi kecamatan sendiri, ” ungkap Sehan.

Selain terganjal aturan, kata Sehan, untuk pemekaran baik pemekaran provinsi, kabupaten, kota, pemekaran kecamatan maupun pemekaran desa saat ini masih morotorium.

“Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menginjinkan adanya pemekaran karena moratorium, ” kata Sehan.

Dengan adanya moratorium ini, dia berharap masyarakat Buyat bersabar, karena pemerintah daerah akan terus berjuang sampai Kecamatan Buyat bisa terwujud. “Di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan (Bolsel) kenapa pemekaran kecamatan mereka disetujui pemerintah pusat meskipun hanya tujuh desa karena usulan mereka sejak tahun 2011. Sementara Boltim usulan pemekaran pada tahun 2013, sehingga yang di terima hanya Kecamatan Motongkad dan Kecamatan Mooat, karena dua wilayah ini memiliki masing-masing sepuluh desa, sedangkan Buyat hanya tujuh, jadi itu kendalanya, ” jelas Sehan.

Yang pasti menurut Sehan, Kecamatan Buyat sudah di setujui pemerintah daerah dan DPRD Boltim, tinggal dari pemeritah pusat. “Mudah-mudahan dengan upaya kita terus memperjuangkan pemekaran, Buyat segera terjuwujud jadi kecamatan, ” ujarnya.(riel)

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*