Bupati Sehan Terima Penghargaan dari Kemenkeu

POST otabuan.com, Boltim- Bupati Boltim Sehan Landjar, Selasa (17/10/17) menerima kunjungan dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Utara yang didampingi oleh Kepala KPPN Kotamobagu. Dalam kunjungan ini, pihak Kemenkeu memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Boltim, atas torehan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni mendapatkan opini WTP 4 kali berturut-turut.img-20171017-wa0009Pada kesempatan itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulaiman Syah mengatakan, bahwa reward yang diberikan ini merupakan tindak lanjut atas pertemuan yang digelar oleh kemenkeu di jakarta beberapa waktu lalu, dengan menghadirkan seluruh kepala daerah, maupun Gubernur se Indonesia. “Hanya saja saat itu kami tidak bisa memberikan langsung penghargaan ini, sebab mengingat peserta yang sangat banyak dan waktu yang mepet. Sehingga akhirnya kami ditugaskan oleh Kemenkeu untuk turun langsung di daerah menyerahkan piagam ini, ” kata dia Sulaiman.img-20171017-wa0010
Sementara itu, Bupati Sehan saat mengatakan, pengelolaan keuangan daerah dengan raihan opini WTP,  bukanlah sebuah prestasi yang perlu kita rayakan. “WTP itu wajib hukumnya untuk semua daerah. Karena ini menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan tentunya kita selaku pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala peruntukannya,” kata Sehan.img-20171017-wa0012
Kendati demikian, Sehan juga mengapresiasi upaya pemerintah pusat maupun provinsi yang selalu memberikan reward kepada emerintah daerah yang berhasil menampilkan yang terbaik khususnya bidang keuangan. “Reward yang diberikan oleh pemerintah pusat ini harus dijadikan spirit untuk kita mempertahankan opini yang ada. Tapi, jangan sampai kita semata-mata hanya ingin mengejar reward, atpi harus cenderung pada keseriusan dalam menjalankan tugas. Apalagi soal pengelolaan keuangan, ” tegasnya.img-20171017-wa0008
Tidak lupa, di hadapan para Sangadi yang hadir pada pertemuan itu, dia berharap agar dalam hal pengelolaan keuangan di desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku. “Sudah banyak Sangadi atau kepala desa di daerah lain yang masuk penjara karena salah mengelola dana desa. Mudah-mudahan di Boltim tidak akan terjadi demikian. Intinya selalu ada koordinasi antara pemerintah desa dan pemda. Agar transparansi dalam pengelolaan ana desa yang tepat sasaran bisa terwujud, ” tandasnya Sehan. (humas)

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*