Asisten I Pemkab Boltim Amin Musa
Asisten I Pemkab Boltim Amin Musa

Angkat Perangkat Desa Tak Sesuai Prosedur, Sangadi Bulawan Dua Terancam Diberhentikan

POSTotabuan.com, Kotabunan- Sangadi Desa Bulawan Dua Kecamatan Kotabunan, Namria Paputungan, terancam diberhentikan dari jabatannya sebagai Sangadi. Pasalnya, pergantian sejumlah aparat desa yang dilakukan oknum Sangadi baru-baru ini tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah.

Asisten I Pemkab Boltim, Amin Musa mengatakan bahwa pergantian dan pemberhentian perangkat desa di Bulawan Dua menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 59 tahun 2016 tentang mekanisme pengangkatan aparatur desa.

Dalam perbup tersebut Musa menjelaskan bahwa pengangkatan perangkatan desa ada beberapa mekanisme yakni, Sangadi membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal satu anggota. Penjaringan perangkat desa dilaksanakan paling lama satu bulan setelah Sangadi terpilih dilantik.  Penjaringan calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang kemudian dikonsultasikan oleh Sangadi kepada Camat. Camat kemudian memberikan rekomendasi tertulis kepada perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari. Dan rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

“Langkah-langkah ini yang menjadi syarat pengangkatan perangkat desa, bukan seperti yang dilakukan Sangadi Bulawan Dua yang seenaknya mengangkat dan memberhetikan perangkatnya, ” terang Musa, Senin (6/2) kemarin.

Tindakan seperti ini pun menurut Musa adalah ilegal, kerana tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan. Sehingga itu dia meminta kepada Camat Kotabunan untuk segera memberikan surat teguran kepada oknum Sangadi tersebut.

“Camat segera berikan surat teguran keras kepada Sangadi Bulawan Dua dan meminta kepada Sangadi tersebut untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa yang dilakukannya, karena hal tersebut tidak sah atau ilegal. Jika teguran tak diindahkan oleh Sangadi, Musa menegaskan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bisa memberhentikan oknum Sangadi tersebut dari jabatannya meskipun baru dilantik.

Bahkan jika perangkat desa diangkat tanpa melalui prosedur, maka insentif atau gaji dari perangkat tersebut tak bisa dibayarkan. Kalau dibayarkan akan terjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang otomasi akan jadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). “Sehingga saya minta kepada Camat agar tegas dalam aturan. Bila ada Sangadi yang seenkanya buat aturan sendiri, segera berikan peringatan keras dan jika tak diindahkan juga segera laporkan ke pemerintah daerah nanti kami yang berikan sanksi, ” tandas Musa.

Sementara menurut warga Bulawan Dua, dimana perangkat desa yang ganti Sangadi Namria Paputungan, yakni Sekertaris desa (Sekdes), bendahara dan operator simdes. Pergantian sejumlah aparat ini tidak melalui prosedur. “Kami minta pemerintah daerah segera mindak tegas oknum Sangadi ini karena tindakannya telah menyalahi aturan. Bila perlu diberhentikan saja dari jabatannya, karena dia Sangadi menganggap Bulawan Dua sudah miliknya sendiri, ” tegas warga kepada media ini.

Terkait hal ini, Sangadi Bulawan Dua Namria Puputungan belum bisa dikonfirmasi.(riel)

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*