Diduga, Pejabat OPD Baru Harus Kantongi Restu Oknum Cakada

POSTotabuan, BOLMONG – Pelantikan terhadap 674 pejabat eselon II, II dan IV guna mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) senin (9/1) lalu, diduga syarat muatan politik. pasalnya, jauh sebelum pelantikan itu di gelar, sejumlah calon pejabat mengaku bahwa ada dugaan, jika ingin mendapat posisi jabatan tertentu, harus mendapatkan restu atau dengan kata lain mendukung, salah satu pasangan calon (Paslon) kepala daerah (Kada) yang nantinya akan bertarung pada 15 Februari 2017 mendatang.

“Untuk bertahan ataupun menempati posisi tertentu boleh saja, asalkan harus mengaku dulu akan membantu mensukseskan kepentinga februari nanti,” aku sala satu sumber resmi, sembari meminta namanya agar tidak di publis ketika dikonfirmasi POSTotabuan, Selasa (10/01) soreh tadi.

Senada, hal yang sama diungkapkan oleh seorang pejabat lainnya. Menurutnya, jika tidak menujukan sikap untuk memberikan dukungan ke oknum cakada tersebut, maka pejabat yang bersangkutan masuk dalam daftar roling, hingga turun jabatan.

“Meskipun tidak di lakukan secara terbuka. namun, banyak pejabat, terjebak dengan situasi ini,” terang sumber yang lain.

Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Ashari Sugeha, ketika dikonfirmasi melalui telepon gengam, belum berhasil memberikan tanggapannya. Dikarenakan, nomor yang dihubungi dalam keadaan tidak aktif. Namun, sebelum pelantikan pejabat yang mengisi OPD baru digelar, dirinya menegaskan kepada sejumlah awak media, proses penyesuaian OPD tersebut, tida ada kaitanya dengan momen Pilkada.

“Ini murni berdasarkan pertimbangan panitia perangkat jabatan, yang di lakukan langsung oleh kementerian. Sebab, mengingat kabupaten Bolmong belum memiliki pejabat Bupati definitif. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada,” pungkasnya. (fhi)

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*