2017 Pemkab Boltim Akan Berlakukan Wartawan Miliki KKW

POSTotabuan.com, Tutuyan- Kabag Humas Pemkab Boltim Hamdi Egam merespon positif wacana Dewan Pers. Dimana per tanggal 9 Februari 2017 setiap wartawan harus memiliki kartu uji kompetensi dalam melakukan peliputan berita. Menurut Egam, wacana ini sangat baik bila diterapkan di kabupaten/kota di Sulut mengingat sekarang ini banyak yang hanya mengantongi kartu pers dan mengaku wartawan tapi fakta dilapangan lain. Yang artinya kartu pers hanya dimanfaatkan, tapi ketika membuat berita yang bersangkutan tidak tau.

“Hal-hal ini yang perlu kita hindari, sehingga menurut saya memberlakukan wartawan miliki Kartu Kompetensi Wartawan (KKW) sangatlah perlu, ” ujar Egam Selasa (8/11/16).

Selain itu, kata Egam dimana wartawan yang telah miliki kartu kompentesi mereka tidak seenaknya membuat berita atas opinya sendiri untuk menyudutkan yang diberitakan, karena itu ada kode etiknya.

“Jika rencana dari dewan pers pada Februari 2017 seperti itu. Pemkab Boltim tentu harus melaksanakan wacana tersebut. Tetapi saya lihat para wartawan di Boltim rata-rata mereka sudah berkompentsi, hanya saja mereka belum mengikuti testnya, sehingga saya sarankan uji kompetensi ini perlu diikut oleh wartawan Boltim agar legalitasnya sebagai wartawan jelas, ” imbuhnya.

Sementara dari dewan pers mendesak setiap wartawan mempunyai kartu kompetensi saat meliput per 9 Februari 2017 bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kami canangkan 9 Februari 2017, seluruh wartawan harus memiliki kartu uji kompetensi,” jelas Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo ketika berdicara di Jambore Media dan PR Indonesia di Yogyakarta.

Masyarakat atau narasumber memiliki hak untuk menanyakan kepemilikan kartu pers sampai kartu uji kompetensi untuk wartawan akan mewawancara. Tanpa memiliki dua kartu itu, narasumber berhak menolak wawancara. “Sampai saat ini, jumlah wartawan yang diuji kompetensinya berjumlah 10.000 orang dan didominasi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dewan Pers mendorong anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk uji kompetensi, ” ujarnya.

Pasetyo mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi, ” kata dia.

Menurut Yosep, perbaikan tidak hanya akan menyasar media. Tetapi, para wartawan yang berada di setiap media harus mengikuti perubahan ke arah peningkatan kompetensi. Sehingga ia mendorong wartawan melakukan uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat menjadi wartawan yang berkompeten dengan profesinya.(tim)

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*